A. PENGERTIAN
SISTEM PEREKONOMIAN
Sistem perekonomian adalah sistem
yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang
dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut.
Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya
adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa
sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam
sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan
sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrim tersebut.
Selain faktor produksi, sistem
ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan
alokasi. Sebuah perekonomian terencana (planned economies) memberikan hak
kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil
produksi. Sementara pada perekonomian pasar (market economic), pasar lah yang
mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa melalui penawaran
dan permintaan.
Di dunia, dikenal 3 sistem
perekonomian, yaitu :
Meskipun dikenal sangat bebas,
pemerintah Amerika Serikat tetap mengeluarkan beberapa peraturan yang membatasi
kegiatan ekonomi. Misalnya larangan untuk menjual barang-barang tertentu untuk
anak di bawah umur, pengontrolan iklan (advertising), dan lain-lain. Begitu
pula dengan negara-negara perekonomian terencana. Saat ini, banyak
negara-negara Blok Timur yang telah melakukan privatisasi.
B. JENIS
JENIS SISTEM PEREKONOMIAN
1)Perekonomian terencana
Ada dua bentuk utama perekonomian
terencana, yaitu komunisme dan sosialisme. Sebagai wujud pemikiran Karl Marx,
komunisme adalah sistem yang mengharuskan pemerintah memiliki dan menggunakan
seluruh faktor produksi. Namun, lanjutnya, kepemilikan pemerintah atas
faktor-faktor produksi tersebut hanyalah sementara; Ketika perekonomian
masyarakat dianggap telah matang, pemerintah harus memberikan hak atas
faktor-faktor produksi itu kepada para buruh. Uni Soviet dan banyak negara
Eropa Timur lainnya menggunakan sistem ekonomi ini hingga akhir abad ke-20.
Namun saat ini, hanya Kuba, Korea Utara, Vietnam, dan RRC yang menggunakan
sistem ini. Negara-negara itu pun tidak sepenuhnya mengatur faktor produksi.
China, misalnya, mulai melonggarkan peraturan dan memperbolehkan perusahaan
swasta mengontrol faktor produksinya sendiri.
2) Perekonomian pasar
Perekonomian pasar bergantung pada
kapitalisme dan liberalisme untuk menciptakan sebuah lingkungan di mana
produsen dan konsumen bebas menjual dan membeli barang yang mereka inginkan
(dalam batas-batas tertentu). Sebagai akibatnya, barang yang diproduksi dan
harga yang berlaku ditentukan oleh mekanisme penawaran-permintaan.
3) Perekonomian pasar campuran
merupakan gabungan antara sistem
perekonomian pasar dan terencana. Menurut Griffin, tidak ada satu negara pun di
dunia ini yang benar-benar melaksanakan perekonomian pasar atau pun terencana,
bahkan negara seperti Amerika Serikat.
C.
PELAKU-PELAKU
EKONOMI
1.
Rumah Tangga Keluarga
Rumah tangga keluarga adalah pelaku ekonomi yang
terdiri atas ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya. Rumah tangga
keluarga termasuk kelompok pelaku ekonomi yang cakupan wilayahnya paling kecil.
Rumah tangga keluarga adalah pemilik berbagai faktor produksi. Faktor-faktor
produksi yang terdapat pada rumah tangga keluarga antara lain tenaga kerja,
tenaga usahawan, barang-barang modal, kekayaan alam, dan harta tetap (seperti
tanah dan bangunan). Faktor-faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga
keluarga akan ditawarkan kepada sektor perusahaan. Misalnya setiap hari ayah
dan ibu kalian bekerja. Mereka disebut pelaku produksi. Mengapa?
Karena mereka telah memberikan tenaga mereka untuk membantu menghasilkan barang
atau jasa. Pada saat rumah tangga keluarga bekerja, mereka akan memperoleh
penghasilan. Penghasilan yang diperoleh rumah tangga keluarga dapat berasal
dari usaha-usaha berikut ini.
a. Usaha sendiri, misalnya dengan melakukan usaha
pertanian, berdagang, industri rumah tangga, penyelenggaraan jasa, membuka toko
kelontong, dan sebagainya. Penghasilan yang diperoleh dari usaha sendiri berupa
keuntungan.
b. Bekerja pada pihak lain, misalnya dengan menjadi karyawan perusahaan atau
pabrik, pegawai negeri sipil, dan sebagainya. Orang yang bekerja pada orang
lain akan memperoleh upah atau gaji.
c. Menyewakan faktor-faktor produksi, seperti menyewakan rumah, tanah, dan
sebagainya. Penghasilan yang diperoleh dari menyewakan faktor-faktor produksi
adalah uang sewa. Penghasilan-penghasilan yang diperoleh rumah tangga keluarga
tersebut dapat digunakan untuk dua tujuan, yaitu membeli barang atau jasa dan
ditabung.
a. Membeli berbagai Barang
atau Jasa (Konsumsi)
Pada rumah tangga keluarga yang
masih rendah taraf perkembangannya, sebagian besar pendapatannya tersebut
digunakan untuk konsumsi, seperti membeli makanan, minuman, pakaian, dan
kebutuhan sehari-hari lainnya. Namun untuk rumah tangga keluarga yang mempunyai
taraf perkembangan yang lebih maju, penghasilan yang diperolehnya tidak hanya
untuk konsumsi barang kebutuhan sehari-hari, tetapi digunakan juga untuk
konsumsi yang lebih tinggi seperti untuk pendidikan, perumahan, dan rekreasi.
Kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga keluarga menunjukkan bahwa
rumah tangga keluarga mempunyai peran sebagai konsumen. Oleh karena itulah,
rumah tangga keluarga disebut sebagai pelaku konsumsi. Kegiatan konsumsi yang
dilakukan oleh setiap rumah tangga keluarga berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan
tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut ini.
1) Kebiasaan hidup
2) Jumlah anggota keluarga
3) Status sosial
4) Lingkungan
5) Pendapatan
b . Disimpan/Ditabung
Sisa penghasilan yang digunakan untuk konsumsi dapat disimpan atau ditabung.
Kegiatan menabung dilakukan untuk memperoleh dividen (bunga). Di samping itu
kegiatan menabung dapat berfungsi sebagai cadangan dalam menghadapi berbagai
kemungkinan buruk di masa depan.
2. Perusahaan
Perusahaan adalah organisasi yang dikembangkan oleh
seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis
barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Kegiatan ekonomi yang dilakukan
rumah tangga perusahaan meliputi kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi.
Apakah kalian masih ingat mengenai pengertian perusahaan yang telah kalian
pelajari di kelas VII? Ya, perusahaan adalah tempat berlangsungnya proses
produksi. Dengan demikian, kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan adalah
kegiatan produksi (menghasilkan barang). Hal ini juga sekaligus menunjukkan
bahwa perusahaan adalah pelaku ekonomi yang berperan sebagai produsen.
Berdasarkan lapangan usahanya, perusahaan yang ada dalam perekonomian dapat
dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu industri primer, industri sekunder, dan
industri tersier.
a. Industri Primer
Industri primer adalah perusahaan yang mengolah
kekayaan alam dan memanfaatkan faktor-faktor produksi yang disediakan oleh
alam. Contohnya, pertanian, pertambangan, perikanan, kehutanan, peternakan.
b . Industri Sekunder
Industri sekunder adalah perusahaan-perusahaan yang
menghasilkan barang industri atau perusahaan-perusahaan yang mengolah barang
setengah jadi menjadi barang jadi dan siap untuk dikonsumsi masyarakat.
Contohnya: perusahaan mobil, sepatu, pakaian, dan lainlain.
c . Industri Tersier
Industri tersier adalah industri yang menghasilkan jasa-jasa
perusahaan yang menyediakan pengangkutan (transportasi), menjalankan
perdagangan, memberi pinjaman, dan menyewakan bangunan. Selain berperan sebagai
produsen, perusahaan juga sebagai pelaku konsumsi. Perusahaan akan membutuhkan
berbagai bentuk faktor produksi seperti bahan baku, bahan penolong, tenaga
kerja, mesin, dan lain sebagainya. Semua itu dapat diperoleh dengan cara
membeli dari rumah tangga keluarga atau rumah tangga pemerintah (negara).
Misalnya, perusahaan roti, akan membutuhkan telur, tepung terigu, gula pasir,
bahan pengembang, tenaga kerja, oven, dan sebagainya. Barang-barang tersebut
dikonsumsi perusahaan untuk memperlancar proses produksi.
Perusahaan juga melakukan kegiatan distribusi.
Kegiatan tersebut dapat dilihat pada aktivitas perusahaan dalam menyalurkan
hasil produksinya ke konsumen. Setelah proses produksi berakhir, perusahaan
akan menghasilkan barang. Barang-barang tersebut dapat sampai ke konsumen
dengan melakukan penyaluran (distribusi) barang ke toko-toko atau agen-agen penyalur,
sehingga konsumen lebih mudah mendapatkan barang tersebut.
3. Pemerintah
Pemerintah adalah badan-badan pemerintah yang bertugas
untuk mengatur kegiatan ekonomi. Seperti halnya rumah tangga keluarga dan
perusahaan, pemerintah juga sebagai pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan
konsumsi, produksi, dan distribusi.
a. Kegiatan Konsumsi
Pemerintah
Pemerintah dalam menjalankan tugasnya membutuhkan barang dan jasa. Kegiatan
konsumsi pemerintah dapat berupa kegiatan membeli alat-alat tulis kantor,
membeli alat-alat kedokteran, membeli peralatan yang menunjang pendidikan,
menggunakan tenaga kerja untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah, dan
sebagainya.
b . Kegiatan Produksi
Pemerintah
Pemerintah ikut berperan dalam menghasilkan barang dan atau jasa yang diperlukan
dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini
sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat (2), yang berbunyi: “Cabang-cabang
produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh negara”. Pelaksanaan peran pemerintah dalam kegiatan produksi
diwujudkan dalam kegiatan usaha hampir di seluruh sektor perekonomian. Sebagai
pelaksana kegiatan produksi pemerintah mendirikan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN). Berikut ini maksud dan tujuan pendirian BUMN berdasarkan UU Nomor 19
Tahun 2003.
1) Memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan
negara pada khususnya.
2) Mencari keuntungan.
3) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa
yang bermutu tinggi dan memadai bagi orang banyak.
4) Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh
sektor swasta dan koperasi.
5) Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan
ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
Perhatikan pada Tabel 8.1 mengenai peran pemerintah
dalam kegiatan produksi.
c . Kegiatan Distribusi
Pemerintah
Selain melakukan kegiatan konsumsi, pemerintah juga berperan dalam kegiatan
distribusi. Berikut ini kegiatan-kegiatan distribusi yang dilakukan pemerintah.
1) Menyalurkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membantu kegiatan
operasional yang ada di sekolah. Misalnya mengenai penyediaan buku-buku
pelajaran, dan sebagainya.
2) Memberi bantuan kepada rakyat miskin berupa penyaluran raskin (beras rakyat
miskin) melalui BULOG. Selain melakukan kegiatan pokok-pokok ekonomi,
pemerintah juga berperan sebagai pengatur dan pelaksana kebijakan. Peran
pemerintah sebagai pengatur yaitu dengan mengeluarkan berbagai peraturan yang
berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Tujuan dibuatnya peraturan adalah agar
kegiatan-kegiatan ekonomi dijalankan secara wajar dan tidak merugikan
masyarakat. Sebagai contoh peraturan mengenai impor barang. Pemerintah
menetapkan berbagai tarif masuk barang. Hal ini dimaksudkan agar barang-barang
yang berasal dari luar negeri tidak mudah masuk ke Indonesia.
Peraturan-peraturan pemerintah lainnya masih banyak, seperti peraturan
pendirian industri, peraturan ekspor, perbaikan lalu lintas, kebijakan fiskal
dan moneter, dan berbagai peraturan kegiatan ekonomi lainnya.
4. Masyarakat
Masyarakat sebagai pelaku ekonomi
maksudnya adalah masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri juga termasuk
pelaku ekonomi yang penting bagi perekonomian, karena berhubungan dengan
transaksi luar negeri. Transaksi luar negeri tidak hanya berupa transaksi
perdagangan, namun juga berhubungan dengan penanaman modal asing, tukar menukar
tenaga kerja, serta pemberian pinjaman.
Oleh karena itu melakukan kerja sama dengan masyarakat
luar negeri sangat diperlukan. Karena pada dasarnya sebuah negara tidak bisa
berdiri sendiri tanpa berhubungan dengan negara lain. Masyarakat luar negeri
juga dapat melakukan kegiatan ekonomi berupa kegiatan konsumsi dan kegiatan
produksi. Kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat luar negeri, akan
tampak pada aktivitas berikut ini.
a. Membeli barang-barang yang tidak diproduksi oleh masyarakat dalam negeri.
b. Menggunakan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh negara, seperti
bandara, stasiun, pasar, dan
sebagainya.
c. Menikmati objek-objek wisata negara lain seperti pegunungan, pantai, candi,
dan objek-objek yang lainnya.
d. Menggunakan tenaga kerja-tenaga kerja dari negara lain.
Masyarakat juga melakukan kegiatan produksi.
Kegiatannya akan tampak pada aktivitas berikut ini.
a. Masyarakat luar negeri menghasilkan barang yang tidak diproduksi oleh negara
lain.
b. Melakukan penanaman modal di negara lain.
c. Memberikan pinjaman kepada negara yang membutuhkan.
d. Mengirimkan tenaga kerja dan tenaga ahli ke negara-negara yang membutuhkan.
Melalui kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh
masyarakat luar negeri akan memberikan pengaruh yang cukup besar bagi
perekonomian suatu negara. Berikut ini beberapa peran masyarakat luar negeri
dalam kegiatan ekonomi.
a. Melalui kegiatan perdagangan (kegiatan ekspor impor) dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat di negara yang bersangkutan.
b. Adanya tukar-menukar tenaga kerja antarnegara dapat meningkatkan
produktivitas tenaga kerja, sehingga dapat meningkat mutu serta jumlah barang
yang dihasilkan.
c. Membuka lapangan kerja baru.
d. Meningkatkan keuangan atau pendapatan negara berupa devisa.
Para pelaku ekonomi (rumah tangga, masyarakat luar
negeri, perusahaan, dan negara) pada dasarnya mempunyai hubungan yang sangat
erat. Hubungan antarpelaku ekonomi tersebut dapat kalian simak dalam diagram di
bawah ini.
Keterangan:
a. Arus faktor produksi : perusahaan membeli faktor produksi dari rumah
tangga keluarga.
Arus pengeluaran : rumah tangga
keluarga membayar barang yang dikonsumsinya dari perusahaan.
b. Arus
barang :
rumah tangga membeli barang yang dihasilkan oleh perusahaan.
Arus pendapatan : perusahaan
membayar faktor produksi yang dibeli dari rumah tangga keluarga (gaji, sewa,
bunga).
c.
Layanan :
pemerintah memberikan layanan kepada rumah tangga dan perusahaan.
d.
Pajak :
rumah tangga dan perusahaan wajib membayar pajak kepada negara.
e. Kegiatan impor : pembelian
barang dari luar negeri.
f. Kegiatan ekspor : penjualan barang
ke luar negeri.
g.
Devisa :
kerja sama antara negara dan masyarakat luar negeri menghasilkan devisa bagi
kedua negara.
5. Koperasi
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang
atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi
ekonomi. Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari UUD 1945 pasal 33
ayat (1). Dengan adanya penjelasan UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) koperasi
berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional. Sebagai salah satu pelaku
ekonomi, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berusaha menggerakkan
potensi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota. Karena sumber
daya ekonomi tersebut terbatas, dan dalam mengembangkan koperasi harus
mengutamakan kepentingan anggota, maka koperasi harus mampu bekerja seefisien
mungkin dan mengikuti prinsip-prinsip koperasi dan kaidah-kaidah ekonomi.
a. Prinsip Koperasi
Di dalam Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan
pada pasal 5 bahwa dalam pelaksanaannya, sebuah koperasi harus melaksanakan
prinsip koperasi. Berikut ini beberapa prinsip koperasi.
1) Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka.
2) Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis.
3) Sisa hasil usaha (SHU) yang merupakan keuntungan dari usaha yang dilakukan
oleh koperasi dibagi berdasarkan besarnya jasa masing-masing anggota.
4) Modal diberi balas jasa secara terbatas.
5) Koperasi bersifat mandiri.
b . Fungsi dan Peran
Koperasi
Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992, fungsi dan peran
koperasi di Indonesia seperti berikut ini.
1) Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi
dan sosial
Potensi dan kemampuan ekonomi para anggota koperasi pada umumnya relatif kecil.
Melalui koperasi, potensi dan kemampuan ekonomi yang kecil itu dihimpun sebagai
satu kesatuan, sehingga dapat membentuk kekuatan yang lebih besar. Dengan
demikian koperasi akan memiliki peluang yang lebih besar dalam meningkatkan
kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat pada umumnya dan anggota koperasi
pada khususnya.
2) Turut serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia
dan masyarakat
Selain diharapkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi para
anggotanya, koperasi juga diharapkan dapat memenuhi fungsinya sebagai wadah
kerja sama ekonomi yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan
masyarakat pada umumnya. Peningkatan kualitas kehidupan hanya bisa dicapai
koperasi jika ia dapat mengembangkan kemampuannya dalam membangun dan
meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota-anggotanya serta masyarakat
disekitarnya.
3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan
perekonomian nasional
Koperasi adalah satu-satunya bentuk perusahaan yang dikelola secara demokratis.
Berdasarkan sifat seperti itu maka koperasi diharapkan dapat memainkan
peranannya dalam menggalang dan memperkokoh perekonomian rakyat. Oleh karena
itu koperasi harus berusaha sekuat tenaga agar memiliki kinerja usaha yang
tangguh dan efisien. Sebab hanya dengan cara itulah koperasi dapat menjadikan
perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.
4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan
perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas
kekeluargaan dan demokrasi ekonomi
Sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia, koperasi
mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perekonomian nasional bersama-sama
dengan pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Namun koperasi mempunyai sifat-sifat
khusus yang berbeda dari sifat bentuk perusahaan lainnya, maka koperasi
menempati kedudukan yang sangat penting dalam sistem perekonomian Indonesia.
Dengan demikian koperasi harus mempunyai kesungguhan untuk memiliki usaha yang
sehat dan tangguh, sehingga dengan cara tersebut koperasi dapat mengemban
amanat dengan baik.
c . Manfaat Koperasi
Berdasarkan fungsi dan peran koperasi, maka manfaat koperasi dapat dibagi
menjadi dua bidang, yaitu manfaat koperasi di bidang ekonomi dan manfaat
koperasi di bidang sosial.
1 ) Manfaat Koperasi di Bidang Ekonomi
Berikut ini beberapa manfaat koperasi di bidang ekonomi.
a) Meningkatkan penghasilan anggota-anggotanya. Sisa hasil usaha yang diperoleh
koperasi dibagikan kembali kepada para anggotanya sesuai dengan jasa dan
aktivitasnya.
b) Menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. Barang dan jasa
yang ditawarkan oleh koperasi lebih murah dari yang ditawarkan di toko-toko.
Hal ini bertujuan agar barang dan jasa mampu dibeli para anggota koperasi yang
kurang mampu.
c) Menumbuhkan motif berusaha yang berperikemanusiaan. Kegiatan koperasi tidak
semata-mata mencari keuntungan tetapi melayani dengan baik keperluan
anggotanya.
d) Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan koperasi. Setiap
anggota berhak menjadi pengurus koperasi dan berhak mengetahui laporan keuangan
koperasi.
e) Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatannya secara lebih efektif dan
membiasakan untuk hidup hemat.
2 ) Manfaat Koperasi di Bidang Sosial
Di bidang sosial, koperasi mempunyai beberapa manfaat berikut ini.
a) Mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat damai dan tenteram.
b) Mendorong terwujudnya aturan yang manusiawi yang dibangun tidak di atas
hubungan-hubungan kebendaan tetapi di atas rasa kekeluargaan.
c) Mendidik anggota-anggotanya untuk memiliki semangat kerja sama dan semangat
kekeluargaan.
d . Bidang Usaha Koperasi
Berdasarkan atas bidang usahanya, koperasi dapat digolongkan dalam beberapa
kelompok, yaitu koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi pemasaran,
koperasi kredit, dan koperasi jasa.
1 ) Koperasi konsumsi
Koperasi konsumsi adalah koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan
barang-barang kebutuhan sehari-hari. Jenis konsumsi yang dilayaninya sangat
tergantung pada latar belakang kebutuhan anggotanya. Misalnya koperasi konsumsi
dalam lingkungan pelajar biasanya menjual alat-alat tulis, buku-buku, serta alat-alat
keperluan belajar lainnya, dan sebagainya.
2 ) Koperasi produksi
Koperasi produksi adalah koperasi yang kegiatan utamanya melakukan pengolahan
bahan baku menjadi barang setengah jadi. Selain memproduksi barang, koperasi
juga melakukan pemasaran barang-barang yang telah dihasilkannya tersebut.
Misalnya koperasi pengrajin batik, koperasi peternakan, dan sebagainya.
3 ) Koperasi pemasaran
Koperasi pemasaran adalah koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para
anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan. Contohnya
koperasi pemasaran elektronik, koperasi alat-alat tulis kantor, dan sebagainya.
4 ) Koperasi kredit
Koperasi kredit disebut juga koperasi simpan pinjam. Koperasi kredit adalah
koperasi yang usahanya memupuk simpanan dari para anggota dan memberikan
pinjaman uang kepada para anggota dengan bunga rendah, syarat mudah, dan
angsuran ringan. Misalnya koperasi simpan pinjam dengan anggota petani,
koperasi simpan pinjam dengan anggota nelayan, dan sebagainya.
5 ) Koperasi jasa
Koperasi jasa ialah koperasi yang memberi layanan atau jasa kepada para
anggotanya. Contohnya koperasi angkutan, koperasi perumahan, koperasi asuransi,
dan sebagainya.
D.
SISTEM PEREKONOMIAN YANG DIANUT
INDONESIA
sistem perekonomian yang dianut negara Indonesia
adalah sistem ekonomi Pancasila, secara umum ideologi negara Indonesia saja
adalah Pancasila, dengan demikian maka sistem ekonomi Indonesia adalah sistem
ekonomi yang berorientasi kepada Ketuhanan yang maha esa, Kemanusiaan yang adil
dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan & Keadilan sosial bagi
seluruh rakyat indonesia.
Sistem Ekonomi Pancasila memiliki empat ciri yang
menonjol, yaitu :
1. Yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah
negara / pemerintah. Contoh hajad hidup orang banyak yakni seperti listrik,
bahan bakar minyak / BBM, pertambangan / hasil bumi, dan lain sebagainya.
2. Peran negara adalah penting namun tidak dominan,
dan begitu juga dengan peranan pihak swasta yang posisinya penting namun tidak
mendominasi. Sehingga tidak terjadi kondisi sistem ekonomi liberal maupun
sistem ekonomi komando. Kedua pihak yakni pemerintah dan swasta hidup
beriringan, berdampingan secara damai dan saling mendukung.
3. Masyarakat adalah bagian yang penting di mana
kegiatan produksi dilakukan oleh semua untuk semua serta dipimpin dan diawasi
oleh anggota masyarakat.
4. Modal atau pun buruh tidak mendominasi perekonomian
karena didasari atas asas kekeluargaan antar sesama manusia.
Indonesia memiliki ekonomi berbasis-pasar di mana
pemerintah memainkan peranan penting, Pemerintah memiliki dan menetapkan harga
beberapa barang pokok.
E.
PERKEMBANGAN
SISTEM EKONOMI DARI SEBELUMNYA
Perekonomian Indonesia Pada Masa
Penjajahan
Masa Pendudukan Belanda
Pada masa penjajahan indonesia
menerapkan sistem perekonomian monopolis.dimana setiap kegiatan perekonomian
dijalankan desuai penguasa perdaganngan Indonesia saat itu. VOC adalah lembaga
yang menguasai perdagangan Indonesia saat itu. Pada masa VOC berkuasa mereka
nerap kan peraturan dan strategi agar mereka tetep menguasai perekonomian
Indonesia. Peraturan-peraturan yang ditetapkan VOC seperti verplichte leverentie
(kewajiban meyerahkan hasil bumi pada VOC ) dan contingenten (pajak hasil bumi)
dirancang untuk mendukung monopoli itu. Disamping itu, VOC juga menjaga agar
harga rempah-rempah tetap tinggi, antara lain dengan diadakannya pembatasan
jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam penduduk, pelayaran Hongi dan
hak extirpatie (pemusnahan tanaman yang jumlahnya melebihi peraturan). Semua
aturan itu pada umumnya hanya diterapkan di Maluku yang memang sudah diisolasi
oleh VOC dari pola pelayaran niaga samudera Hindia.
Dengan memonopoli rempah-rempah,
diharapkan VOC akan menambah isi kas negri Belanda, dan dengan begitu akan
meningkatkan pamor dan kekayaan Belanda. Disamping itu juga diterapkan
Preangerstelstel, yaitu kewajiban menanam tanaman kopi bagi penduduk Priangan.
Bahkan ekspor kopi di masa itu mencapai 85.300 metrik ton, melebihi ekspor
cengkeh yang Cuma 1.050 metrik ton.
Pada tahun 1795, VOC bubar karena
dianggap gagal dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda. Kegagalan itu
nampak pada defisitnya kas VOC, yang antara lain disebabkan oleh :
a.Peperangan yang terus-menerus
dilakukan oleh VOC dan memakan biaya besar, terutama perang Diponegoro.
b.Penggunaan tentara sewaan
membutuhkan biaya besar.
c.Korupsi yang dilakukan pegawai
VOC sendiri.
d.Pembagian dividen kepada para
pemegang saham, walaupun kas defisit.
Masa Pendudukan Inggris
Inggris berusaha merubah pola pajak
hasil bumi yang telah hampir dua abad diterapkan oleh Belanda, dengan
menerapkan Landrent (pajak tanah). Sistem ini sudah berhasil di India, dan
Thomas Stamford Raffles mengira sistem ini akan berhasil juga di Hindia
Belanda. Selain itu, dengan landrent, maka penduduk pribumi akan memiliki uang
untuk membeli barang produk Inggris atau yang diimpor dari India. Inilah
imperialisme modern yang menjadikan tanah jajahan tidak sekedar untuk
dieksplorasi kekayaan alamnya, tapi juga menjadi daerah pemasaran produk dari
negara penjajah.
Akan tetapi, perubahan yang cukup
mendasar dalam perekonomian ini sulit dilakukan, dan bahkan mengalami kegagalan
di akhir kekuasaan Inggris yang Cuma seumur jagung di Hindia Belanda.
Sebab-sebabnya antara lain :
a.Masyarakat Hindia Belanda pada
umumnya buta huruf dan kurang mengenal uang, apalagi untuk menghitung luas
tanah yang kena pajak.
b.Pegawai pengukur tanah dari
Inggris sendiri jumlahnya terlalu sedikit.
c.Kebijakan ini kurang didukung
raja-raja dan para bangsawan, karena Inggris tak mau mengakui suksesi jabatan
secara turun-temurun.
Masa Cultuurstelsel
Cultuurstelstel (sistem tanam
paksa) mulai diberlakukan pada tahun 1836 atas inisiatif Van Den Bosch.
Tujuannya adalah untuk memproduksi berbagai komoditi yang ada permintaannya di
pasaran dunia. Sejak saat itu, diperintahkan pembudidayaan produk-produk selain
kopi dan rempah-rempah, yaitu gula, nila, tembakau, teh, kina, karet, kelapa
sawit, dll. Sistem ini jelas menekan penduduk pribumi, tapi amat menguntungkan
bagi Belanda, apalagi dipadukan dengan sistem konsinyasi (monopoli ekspor).
Setelah penerapan kedua sistem ini, seluruh kerugian akibat perang dengan
Napoleon di Belanda langsung tergantikan berkali lipat.
Sistem ini merupakan pengganti
sistem landrent dalam rangka memperkenalkan penggunaan uang pada masyarakat
pribumi. Masyarakat diwajibkan menanam tanaman komoditas ekspor dan menjual
hasilnya ke gudang-gudang pemerintah untuk kemudian dibayar dengan harga yang
sudah ditentukan oleh pemerintah. Cultuurstelstel melibatkan para bangsawan
dalam pengumpulannya, antara lain dengan memanfaatkan tatanan politik
Mataram–yaitu kewajiban rakyat untuk melakukan berbagai tugas dengan tidak
mendapat imbalan–dan memotivasi para pejabat Belanda dengan cultuurprocenten
(imbalan yang akan diterima sesuai dengan hasil produksi yang masuk gudang).
Bagi masyarakat pribumi, sudah
tentu cultuurstelstel amat memeras keringat dan darah mereka, apalagi aturan
kerja rodi juga masih diberlakukan. Namun segi positifnya adalah, mereka mulai
mengenal tata cara menanam tanaman komoditas ekspor yang pada umumnya bukan
tanaman asli Indonesia, dan masuknya ekonomi uang di pedesaan yang memicu
meningkatnya taraf hidup mereka. Bagi pemerintah Belanda, ini berarti bahwa
masyarakat sudah bisa menyerap barang-barang impor yang mereka datangkan ke
Hindia Belanda. Dan ini juga merubah cara hidup masyarakat pedesaan menjadi lebih
komersial, tercermin dari meningkatnya jumlah penduduk yang melakukan kegiatan
ekonomi nonagraris.
Jelasnya, dengan menerapkan
cultuurstelstel, pemerintah Belanda membuktikan teori sewa tanah dari mazhab
klasik, yaitu bahwa sewa tanah timbul dari keterbatasan kesuburan tanah. Namun
disini, pemerintah Belanda hanya menerima sewanya saja, tanpa perlu
mengeluarkan biaya untuk menggarap tanah yang kian lama kian besar. Biaya yang
kian besar itu meningkatkan penderitaan rakyat, sesuai teori nilai lebih (Karl Marx),
bahwa nilai leih ini meningkatkan kesejahteraan Belanda sebagai kapitalis.
Sistem
Ekonomi Pintu Terbuka
Adanya dorongan dari kaum humanis
belanda yang menginginkan perubahan nasib warga pribumi ke arah yang lebih
baik, mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk mengubah kebijakan ekonominya.
Dibuatlah peraturan-peraturan agraria yang baru, yang antara lain mengatur
tentang penyewaan tanah pada pihak swasta untuk jangka 75 tahun, dan aturan
tentang tanah yang boleh disewakan dan yang tidak boleh. Hal ini nampaknya juga
masih tak lepas dari teori-teori mazhab klasik, antara lain terlihat pada :
a.Keberadaan pemerintah Hindia
Belanda sebagai tuan tanah, pihak swasta yang mengelola perkebunan swasta
sebagai golongan kapitalis, dan masyarakat pribumi sebagai buruh penggarap
tanah.
b.Prinsip keuntungan absolut : Bila
di suatu tempat harga barang berada diatas ongkos tenaga kerja yang dibutuhkan,
maka pengusaha memperoleh laba yang besar dan mendorong mengalirnya faktor
produksi ke tempat tersebut.
c.Laissez faire laissez passer,
perekonomian diserahkan pada pihak swasta, walau jelas, pemerintah Belanda
masih memegang peran yang besar sebagai penjajah yang sesungguhnya.
Pada akhirnya, sistem ini bukannya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi, tapi malah menambah penderitaan,
terutama bagi para kuli kontrak yang pada umumnya tidak diperlakukan layak.
Masa
pendudukan Jepang
Pemerintah militer Jepang
menerapkan suatu kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi mendukung gerak maju
pasukan Jepang dalam perang Pasifik. Sebagai akibatnya, terjadi perombakan
besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat. Kesejahteraan rakyat merosot
tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan, karena produksi bahan makanan
untuk memasok pasukan militer dan produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat
tempur menempati prioritas utama. Impor dan ekspor macet, sehingga terjadi
kelangkaan tekstil yang sebelumnya didapat dengan jalan impor.
Seperti ini lah sistem sosialis ala
bala tentara Dai Nippon. Segala hal diatur oleh pusat guna mencapai
kesejahteraan bersama yang diharapkan akan tercapai seusai memenangkan perang
Pasifik.
Perekonomian
Indonesia Pada Masa Orde Lama
Pada masa awal kemerdekaan
perekonomian Indonesia amatlah buruk antara lain disebabkan oleh inflasi yang
sangat tinggi karena pada saat itu indonesia menggunakan 4 mata uang, yaitu
mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang
pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied
Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang
NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah
RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia)
sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang
yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat hargapenyebab lain adalah adanya
blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu
perdagangan luar negri RI,kosongnyakas negara akibat penjajahan,eksploitasi besar-besaran
di masa penjajahan.
Perekonomian
Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal
Masa ini disebut masa liberal,
karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip
liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik
yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih
lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha
Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia
yang baru merdeka.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk
mengatasi masalah ekonomi, antara lain :
a)Gunting Syarifuddin, yaitu
pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang
yang beredar agar tingkat harga turun.
b)Program Benteng (Kabinet Natsir),
yaitu upaya menunbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional
agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang
tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta
memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat
berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal,
karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing
dengan pengusaha non-pribumi.
c)Nasionalisasi De Javasche Bank
menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan
fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
d)Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet
Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu
penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha
non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan
pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional.
Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang
berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit
dari pemerintah.
e)Pembatalan sepihak atas
hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak
pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha
pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.
Perekonomian
Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin
Sebagai akibat dari dekrit presiden
5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur
ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh
pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama
dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (Mazhab Sosialisme). Akan
tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum
mampu memperbaiki keadaan ekonomi
in donesia, antara lain :
a)Devaluasi yang diumumkan pada 25
Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500
menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan
di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
b)Pembentukan Deklarasi Ekonomi
(Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.
Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia.
Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.
c)Devaluasi yang dilakukan pada 13
Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang
rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di
masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka
tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka
inflasi.
Kegagalan-kegagalan dalam berbagai
tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat
pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang
dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan
Malaysia dan negara-negara Barat. Sekali lagi, ini juga salahsatu konsekuensi
dari pilihan menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa
Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, ekonomi, maupun
bidang-bidang lain. Sehingga pada masa itu sistem yang dipergunakan masih belum
cukup efektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia,malah
memunculkan beberapa masalah baru.
Perekonomian
Indonesia Pada Masa Orde Baru
Setelah jatuhnya masa pemerintahan
presiden Soekarno dan digantikan oleh presiden Soeharto,banyak rencana untuk
membangun Indonesia menjadi negara yang lebih maja dan mampu bersaing dengan
negara lain. Pada masa ini perbaikan di bidang ekonomi dan politik adalah
prioritas utama. Program pemerintahan saat itu berorientasi pada usaha
mengontrol laju inflasai yang menjadi warisan dari pemerintahan
sebelumnya,penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat.
Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan, karena pada awal 1966 tingkat inflasi
kurang lebih 650 % per tahun.
Setelah melihat pengalaman masa
lalu, dimana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah
bersaing dengan pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki
keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi
demokrasi pancasila. Ini merupakan praktek dari salahsatu teori Keynes tentang
campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Jadi, dalam
kondisi-kondisi dan masalah-masalah tertentu, pasar tidak dibiarkan menentukan
sendiri. Misalnya dalam penentuan UMR dan perluasan kesempatan kerja. Ini
adalah awal era Keynes di Indonesia. Kebijakan-kebijakan pemerintah mulai
berkiblat pada teori-teori Keynesian.
Kebijakan ekonominya diarahkan pada
pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan : kebutuhan
pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja,
kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran
pembangunan, dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum
pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan yang
disebut Pelita (Pembangunan lima tahun).
Hasilnya, pada tahun 1984 Indonesia
berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator
kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi pendidikan dan penurunan angka kematian
bayi, dan industrialisasi yang meningkat pesat. Pemerintah juga berhasil
menggalakkan preventive checks untuk menekan jumlah kelahiran lewat KB dan
pengaturan usia minimum orang yang akan menikah.
Pada awal pemerintahannya usaha –
usaha yang dilakukan sangat berhasil untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat.Namun dibalik itu dampak negatifnya adalah kerusakan serta pencemaran
lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah,
antar golongan pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin
tajam, serta penumpukan utang luar negeri. Disamping itu, pembangunan
menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi dan nepotisme.
Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik,
ekonomi, dan sosial yang adil. Sehingga meskipun berhasil meningkatkan
pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh.
Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global,
Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga meningkat secara
drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai
kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi.
Perekonomian
Indonesia Pada Masa Orde Reformasi
Pemerintahan presiden BJ.Habibie
yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam
dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan
stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun,
belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari
keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru
harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme),
pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs
rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan
kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh
presiden Megawati.
Masa
kepemimpinan Megawati Soekarnoputri
Masalah-masalah yang mendesak untuk
dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan
yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :
a)Meminta penundaan pembayaran
utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan
pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
b)Kebijakan privatisasi BUMN.
Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan
tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik
dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan
ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi,
karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.
Di masa ini juga direalisasikan
berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan
konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak
investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu
jalannya pembangunan nasional.
Masa Kepemimpinan
Susilo Bambang Yudhoyono
Kebijakan kontroversial pertama
presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain
menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak
dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan
kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
Kebijakan kontroversial pertama itu
menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT)
bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan
pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.
Kebijakan yang ditempuh untuk
meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur
massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing
dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya
Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang
mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.
Menurut Keynes, investasi merupakan
faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan
pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor,
terutama investor asing, yang salahsatunya adalah revisi undang-undang
ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan
jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.
Pada pertengahan bulan Oktober 2006
, Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS.
Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF
dalam menentukan kebijakan dalam negri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada
luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi
antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat
dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret
2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran
kredit perbankan ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka
menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas pada
turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga
menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena
inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya
mengundang investor dari luar negri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negri
masih kurang kondusif
Sistem
ekonomi Indonesia sebagai sintesa kapitalisme dan sosialisme
Menurut beberapa pengamat sistem
perekonomian Indonesia merupakan percampuran antara sistem kapetalisme dan
sosialisme,namun bukan berarti menyingkirkan aspek – aspek lain yang membangun
sistem perekonomian Indonesia. Dengan mengadopsi kebaikan – kebaikan yang ada
pd 2 sistem tersebut maka terbentuklah sistem perekonomian dindonesia yang
disebut sistem ekonomi pancasila. Tentunya dalam pembentukannya ada
bongkar-pasang untuk mendapatkan kesesuaian. Individualisme vs kolektivisme.
Dengan memadukan dua unsur ini maka yang ada dalam sistem Indonesia adalah bukan
individualisme dan bukan pula kolektivisme. Dalam perekonomian Indonesia ada
individualisme, namun karena telah di batasi kolektivisme maka individualisme
ini tidak segarang aslinya. Sentralisai dan swastanisai. Peran negara dalam
sistem perekonomian Indonesia memang sentral, namun hal itu tidak menjadikannya
seperti sentralisme yang ada di negara-negara sosialisme, lagi-lagi hal ini
karena hasil sintesa antara individulisme dan kolektivisme.
